Sejarah BPA

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dibentuk sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan penanganan aset hasil tindak pidana. Sebelum terbentuknya badan ini, fungsi pemulihan aset tersebar di berbagai unit kerja, yang seringkali menyebabkan proses pengelolaan aset menjadi kurang efisien dan terintegrasi. Pembentukan Badan Pemulihan Aset merupakan langkah strategis Kejaksaan RI dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara (asset recovery). Hal ini sejalan dengan paradigma penegakan hukum modern yang menekankan pada aspek kemanfaatan dan keadilan restoratif. Dasar hukum pembentukan Badan Pemulihan Aset tertuang dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang baru. Dengan adanya badan khusus ini, diharapkan proses penelusuran, perampasan, pengelolaan, hingga penyelesaian aset dapat dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Sejak berdirinya, Badan Pemulihan Aset terus melakukan transformasi dan inovasi, termasuk pengembangan sistem informasi manajemen aset berbasis digital untuk memastikan setiap aset negara tercatat dan terkelola dengan baik demi kemakmuran rakyat.1